Recent Posts
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (kiri), bersama dengan Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan (tengah) dan Wali Kota Bogor Terpilih Bima Arya (kanan), usai menghadiri acara
Jokowi Tak Mau Berurusan dengan Seremonial Mewah Monorel
Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tidak ingin berkomentar tentang seremonial mewah yang dilakukan oleh PT Jakarta Monorail terkait pembangunan monorel di Jakarta. Ia mengatakan, seremoni itu sama sekali tidak menggunakan APBD DKI.
"Ini duitnya siapa? Duitnya swasta, ngapain ngurus-ngurus. Jadi mau mewah atau tidak mewah, bukan urusan kita," kata Jokowi di Balaikota Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Selain itu, Jokowi tak mau berkomentar mengenai utang pembayaran tiang yang belum dilunasi PT JM kepada PT Adhi Karya. Menurutnya, pembayaran utang itu merupakan urusan kedua perusahaan tersebut.
Jokowi tidak mempermasalahkan pelaksanaan groundbreaking saat masih ada tiga syarat yang belum dipenuhi PT JM. Tiga syarat itu meliputi financial closing, kajian teknis, dan aspek legal. "Groundbreaking itu dilakukan karena saat itu sudah kita tanda tangani good will kita. Untuk menyelesaikan macet, groundbreaking silakan," ujar Jokowi.
Berbeda dari Jokowi, Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama sehari sebelumnya menyatakan kecewa kepada PT JM karena menggelar rangkaian acara seremonial bernilai miliaran rupiah. Menurut Basuki, uang itu sebetulnya bisa dialihkan untuk membayar utang PT JM kepada PT Adhi Karya sebesar Rp 193,662 miliar.
Dana rangkaian acara seremonial yang dilaksanakan PT JM diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Pameran prototipe monorel di Monas pada Juni-Juli 2013, misalnya, menghabiskan Rp 50 miliar. Ada pula lomba pemberian nama dan logo monorel, peresmian nama dan peluncuran logo monorel di Hotel Mulia dengan bintang tamu Titi DJ, serta groundbreaking di depan Hotel Four Seasons, Kuningan, Jakarta Selatan.
"Pak Gubernur mau hadir dalam peresmian. Kalau saya enggak akan suka acara seremonial semacam itu karena itu cuma tipu-menipu, kita jadi kelihatan konyol. Harusnya uang hura-hura mereka buat bayar utang ke Adhi Karya. Jangan sampai nanti DKI yang rugi kalau monorel mangkrak lagi," kata Basuki, kemarin.
Secara terpisah, Komisaris Utama PT Jakarta Monorail Edward Soerjadjaja menyatakan bahwa proyek pembangunan monorel di Jakarta tidak akan mundur dari jadwal yang sudah direncanakan. Ia membantah ada masalah pendanaan yang menyebabkan proyek tersebut terkesan tidak berjalan.
Source : megapolitan.kompas.com
Pengamat: Jokowi-Basuki itu "Newsmaker", Bukan Pencitraan
Pandangan miring tentang kiprah Joko Widodo dan Basuki T. Purnama atau Ahok dalam 100 hari memimpin DKI Jakarta mulai bermunculan. Salah satu yang dominan adalah aksi keduanya dianggap sekadar pencitraan, tanpa bukti konkret. Pandangan tersebut ditepis oleh pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia Ari Junaedi. Menurutnya, Jokowi-Basuki adalah magnet pemberitaan, sehingga apa pun dan ke mana pun keduanya pergi seolah-olah tak pernah lepas dari pemberitaan media.
"Jokowi-Ahok itu newsmaker yang selalu menarik untuk diberitakan media sekaligus memiliki daya tarik bagi masyarakat. Jangan heran kalau mereka selalu diliput media," terang Ari saat dihubungi Kompas.com, Rabu (23/1/2013).
Liputan yang demikian besar terhadap aktivitas keduanya, dalam penilaian Ari, tak bisa digolongkan dalam pencitraan. Sebab, pemberitaan itu bukan atas inisiatif keduanya. Ari menilai, Jokowi-Basuki tidak sengaja meminta liputan khusus atas kiprah keduanya. Namun, sikap keterbukaan yang dibarengi berbagai terobosan yang dilakukan keduanya memang selalu menarik minat media.
"Ini perlu dibedakan. Kalau pencitraan artinya ada unsur sengaja menciptakan publikasi besar-besaran. Jokowi-Basuki tidak ada unsur sengaja. Aksi blusukan Jokowi, misalnya, saya pikir, sebenarnya dia juga tidak ingin selalu diikuti kamera. Tapi, ya memang aksi seperti itu tergolong menarik karena sangat jarang dilakukan tokoh politik atau pemerintahan lain sehingga menarik perhatian banyak orang termasuk media," urai Ari.
Menurutnya, pandangan negatif yang muncul karena Jokowi lebih sering menjadi pusat pemberitaan adalah penilaian yang keliru. Kebebasan akses media dan masyarakat untuk berkontak langsung dengan mantan Wali Kota Solo itulah yang berimbas pada munculnya Jokowi sebagai newsmaker. Ari juga berpendapat, pandangan miring itu juga muncul karena besarnya harapan ketika kedua orang ini terpilih sebagai pemimpin Jakarta.
Sementara itu, pada saat yang bersamaan muncul problem yang tak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. "Ekspektasi terhadap Jokowi-Basuki demikian tinggi dan dirasa belum terjawab dalam 100 hari kerja. Inilah yang kemudian menyebabkan muncul kritikan terhadap keduanya," ujar Ari.
Salah satu kritikan tajam disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Cak Imin, sapaan Muhaimin, menilai Jokowi lebih sering tampil di televisi dibandingkan bekerja secara terstruktur.
Source : megapolitan.kompas.com
Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 akan menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia
Apabila JOKOWI menjadi RI 1 pada Periode 2014 -2019 . Andaikata RAPBN 2014 -2019 yang akan bernilai lebih kurang RP 10 000 Trilliun di kelola secara TRANSPARANS dan JOKOWI menggandeng KPK dan BPK dan Me Reformasi Birokrasi di Seluruh Propinsi Indonesia .... , Maka kebocoran APBN yg cukup tinggi yaitu lebih kurang 30 % berarti Kebocoran senilai 3300 Tilliun Rupiah, bisa di selamat kan. Dan Dana senilai lebih dari Rp 3300 Trilliun tsb yg setiap Periode menguap, sangat cukup untuk membangun Daerah2 Nusantara yg tertinggal. Kemakmuran Masyarakat bukan sesuatu hal yg Mustahil, Kemakmuran Masyarakat hanya bisa di realisasi oleh Masyarakat itu sendiri dengan Bersikap menentukan Pemimpin yg Abdi Rakyat.
Dari Dana yg Bocor tsb Indonesia bisa membayar UTANG LN nya sekaligus. Dan masih ada Dana senilai lebih kurang 1300 Trilliun Rupiah yg bisa di gunakan untuk mensejahterakan Rakyat, Membangun SEA WALL di Ibukota senilai 250 Trilliun tanpa utang LN. Semua itu hanya dengan DANA 3300 Trilliun yang selama ini menguap hilang di KORUPSI .
KETIKA JOKOWI TERPILIH MENJADI RI 1 2014 , Ibukota DKI JAKARTA akan di pimpin oleh Gubernur nya BASUKI ( AHOK ) dan dia akan bisa lebih Cepat mem Bangun DKI JAKARTA dengan Perintah / Instruksi Presiden , Tdk akan ada Menteri yg berani me RECOKIN Sang Gubernur, sehingga Ibukota DKI JAKARTA menjadi MERCUSUAR Nusantara.
Kita bisa Jauh Lebih Hebat dari MALAYSIA dan Negara2 Tetangga Kita.
Source : FB Bung Leo
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=728270230551276&set=gm.247551425428161&type=1&theater
"Rakyat Menunggu Kepastian soal Jokowi"
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan didesak untuk segera memperjelas status Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon presiden yang akan diusung. Keputusan menjadikan Jokowi sebagai capres dipastikan akan menggerakkan suara pemilih untuk mendukung PDI-P dalam Pemilu Legislatif 2014. "Rakyat menghendaki ada kepastian soal Jokowi. Sebagai pengurus partai, saya tunduk dengan aturan partai, tapi secara pribadi saya menilai idealnya disampaikan sebelum pileg," kata Ketua DPP PDI-P Komaruddin Watubun, saat dihubungi, Senin (17/2/2014).
Ia mengungkapkan, berdasarkan kegiatan yang dilakukan di daerah pemilihannya di Papua, popularitas Jokowi bahkan sampai ke pelosok Papua. Namun begitu, masyarakat setempat baru akan mendukung PDI-P ketika partai tersebut mengusung Jokowi sebagai capresnya. Masyarakat Papua, kata Komarudin, sangat menginginkan memiliki pemimpin seperti Jokowi. Ia menegaskan, antusiasme masyarakat di Papua tak luntur meski Jokowi digempur dengan berbagai berita miring, termasuk saat dinilai gagal memimpin Jakarta karena tak kunjung bebas dari masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.
"Tanpa bermaksud mengganggu konsentrasi Ibu (Megawati Soekarnoputri), ini ada dukungan, tapi mereka mau dukung kalau PDI-P ngusung Jokowi. Ini bukan kata saya, tapi ini hasil bertemu dengan rakyat," pungkasnya. Seperti diberitakan, elektabilitas Jokowi sebagai capres selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur. PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam skenario menghadapi Pilpres 2014.
Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi. Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.
Source : nasional.kompas.com
"Melobi Megawati Harus Pakai Hati, Bukan Intimidasi..."
Dukungan kuat yang tercermin dari survei untuk pengusungan Joko Widodo diusung sebagai calon presiden dan belum juga adanya keputusan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menjadi polemik yang terus menghangat. Seiring polemik itu, desakan untuk PDI-P segera membuat keputusan soal pecalonan itu pun semakin kencang.
Politisi PDI-P Eva Kusuma Sundari pun angkat suara soal hal ini. Bagi Eva, semua pihak berhak menyampaikan aspirasi. Menurut dia, gelombang aspirasi itu merupakan wujud dari tingginya kualitas demokrasi di PDI-P.
"Tetapi tentu ada batasan-batasan karena kebebasan berpendapat tidak boleh membatasi hak orang lain, terutama agar demokrasi itu jadi berkualitas," kata Eva, Senin (17/2/2014) malam. Anggota Komisi III DPR ini mengatakan keinginan kuat untuk mengusung Jokowi tetap harus menggunakan argumentasi yang rasional.
Eva mengingatkan, kalaupun Jokowi akan diusung menjadi calon presiden maka hal itu harus dilakukan lewat PDI-P yang merupakan partai politik tempat dia bernaung. Pencalonan presiden pun menurut UU Pemilu Presiden hanya dapat melalui jalur partai politik.
Soal mekanisme di internal PDI-P, Eva mengatakan keputusan soal pencalonan presiden berada di tangan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum partai adalah berdasarkan amanat kongres. Amanat itu menyatakan mekanisme penentuan calon presiden PDI-P merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI-P.
"Ada etika berekspresi, tetap memajukan rasionalitas, bukan emosi kata hati yang kalau dipaksakan justru akan berdampak kontra-produktif bagi goal-nya aspirasi itu sendiri," tegas Eva. Ia melanjutkan, semua aspirasi dari eksternal pun harus ditampung untuk kemudian dikanalisasi ke PDI-P dan Megawati.
Eva yakin, Megawati akan mempertimbangkan semua masukan dan mengambil keputusan tepat demi kebaikan PDI-P dan bangsa, bukan demi kebaikan pribadi atau individu. ""Sampaikan aspirasi secara cerdas dan santun. Seni dalam lobi ke Ketum (Megawati) adalah dengan mengambil hati, bukan intimidasi," pungkasnya.
Seperti diberitakan, dorongan agar PDI-P mengusung Jokowi sebagai capres terus membesar. Dukungan itu berasal dari dalam dan luar PDI-P. Sejumlah pihak percaya jika penetapan Jokowi sebagai capres akan memengaruhi perolehan suara PDI-P secara signifikan.
Elektabilitas Jokowi sebagai capres memang selalu teratas berdasarkan hasil survei berbagai lembaga survei, relatif jauh di atas elektabilitas Megawati. Namun, Jokowi tak pernah mau berkomentar mengenai pencapresan dengan alasan fokus pada pekerjaan sebagai Gubernur DKI Jakarta.
PDI-P mengaku memasukkan Jokowi dalam beberapa skenario menghadapi Pilpres 2014. Skenario pertama, jika mereka berhasil melewati ambang batas pencalonan presiden-wakil presiden, sudah ada dua nama di internal yang akan dipasangkan sebagai capres dan cawapres, yakni Megawati Soekarnoputri dan Jokowi.
Skenario kedua, jika suara PDI-P di Pemilu Legislatif 2014 tidak cukup untuk mengusung pasangan capres-cawapres sendiri, Jokowi akan dipasangkan dengan cawapres dari partai koalisi. Karena itu, PDI-P diperkirakan baru akan memutuskan pencapresan setelah pileg.
Source : nasional.kompas.com
PDI-P Waspadai Lakon "Skenario Hitam" Sedang Dimainkan di Politik Nasional
Lakon skenario hitam dikhawatirkan saat ini sedang diputar di kancah politik nasional. Politik memecah belah dan adu domba bertebaran. Ibarat kembang desa, PDI-P yang diperkirakan bakal mendulang suara besar dalam Pemilu 2014 kini sedang menjadi sorotan.
"PDI Perjuangan mencermati bekerjanya skenario hitam," kata Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, lewat layanan pesan, Senin (17/2/2014) pagi. Skenario itu, ujar dia, tak hanya bekerja dengan cara yang tak demokratis, tetapi juga memecah belah.
Dalam skenario tersebut, ujar Tjahjo, bukan hanya instrumen negara disalahgunakan, melainkan intelijen pun dipakai untuk mencari setiap celah dari internal partai politik agar bisa dipecah belah.
Setelah potensi konflik dapat dipetakan, lanjut Tjahjo, skenario hitam itu mengadu domba kalangan internal partai politik. Kasus Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menurut Tjahjo adalah salah satu kasus contoh teranyar dari praktik tersebut.
Padahal, papar Tjahjo, siapa pun pemimpin Kota Surabaya maupun daerah lain di Indonesia pasti akan berhadapan dengan konflik kepentingan. "Biasa saja," kata dia. Sayangnya, ujar dia, ada campur tangan skenario hitam untuk membenturkan para pihak terkait, terutama ketika para pihak itu berasal dari kepentingan atau partai politik yang berbeda.
Karenanya, kata Tjahjo, DPP PDI-P menyayangkan pihak-pihak tertentu yang berupaya menempuh jalan pintas memanfaatkan potensi permasalahan di lapangan. "Menyayangkan mereka yang cenderung merekrut orang-orang yang sudah sukses menjadi kepala daerah daripada melakukan kaderisasi internal," kecam dia.
Tjahjo berpendapat membajak kepala daerah dari partai lain merupakan langkah yang tak sejalan dengan upaya menciptakan demokrasi yang sehat. Dalam kasus Risma, Tjahjo menegaskan bahwa partainya mendorong kepemimpinan di Kota Surabaya dapat menyelesaikan tugas membangun masyarakat Surabaya hingga akhir masa jabatan.
"Tugas menjadi pemimpin memang tidak mudah dan akan berhadapan dengan berbagai tekanan," kata Tjahjo. "Namun, itu justru akan memperkuat karakter kepemimpinan."
Tjahjo berkeyakinan Risma adalah seorang pemimpin. Karenanya, ujar dia, dia pun yakin Risma tak akan menyerah seberapa pun beratnya tekanan yang Risma hadapi.
"Apa yang terjadi di Surabaya ini semakin mendorong pentingnya PDI-P mengonsolidasikan seluruh putra dan putri terbaik bangsa guna menyongsong momentum baru, sekiranya PDI-P dipercaya memenangkan pemilu," papar Tjahjo.
Risma, sebut Tjahjo, sebagaimana Joko Widodo di DKI Jakarta, Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, dan Teras Narang di Kalimantan Tengah, adalah contoh figur-figur pemimpin yang sangat diperlukan Indonesia di masa depan.
Tjahjo meminta seluruh jajaran PDI-P memegang teguh disiplin partai, menjaga soliditas, dan terus-menerus bekerja di tengah masyarakat maupun internal partai. "Kami juga membenahi internal partai untuk menggerakkan masyarakat demi meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan rakyat," ujar dia.
Bak kembang desa, PDI-P memang tengah berada di pusat perhatian. Pada satu sisi, dukungan luar biasa besar datang untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo sebagai calon presiden. Di sisi lain, Risma yang adalah kader potensial lain yang kini menjadi Wali Kota Surabaya digoyang beragam isu. :
Fenomena menyangkut keduanya bersilang sengkarut dengan "problem klasik" di PDI-P yang kerap dinilai terlalu bergantung kepada sosok Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri. Bila isu Joko Widodo terkait dengan tak kunjung adanya sinyal hijau dari partai itu untuk mengusungnya dalam pemilu presiden, maka sosok Risma disebut mendapat tekanan dari kalangan internal menyangkut beberapa kebijakan dan sikapnya yang oleh sebagian kalangan disebut berlawanan arus dengan kehendak partai.
Source : nasional.kompas.com
Arbi Sanit: PDI-P Terlalu Takut dengan Megawati, Jokowi Hanya Dipermainkan
Sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang selalu menunggu restu Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, termasuk dalam menentukan calon presiden, kembali menuai kritik. Dosen Ilmu Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit menilai dengan budaya itu PDI-P hanya akan mempermainkan Jokowi.
"Jokowi hanya akan dimakan partai. Kejujuran Jokowi hanya akan dimainkan partai apalagi kalau PDI-P diisi oleh orang-orang seperti serkarang yang konservatif dan terlalu takut dengan Mega," ujar Arbi dalam diskusi di Jakarta, Minggu (16/2/2014).
Menurut Arbi, budaya PDI-P yang selalu bergantung kepada Megawati hanya akan merusak partai. Kalau pun Jokowi diusung PDI-P sebagai capres, kata Arbi, tetap saja pengaruh Megawati akan sangat kuat. Jokowi, ulang dia, hanya akan dijadikan "permainan" partai politik.
"Sekarang politik kekeluargaan itu sudah nggak zaman, sudah zaman batu! Saatnya partai politik bertarung dalam iklim demokrasi kompetisi," kata Arbi. Menurutnya, hal yang paling patut diperjuangkan adalah sistem presidensialis murni.
Sistem ini, lanjut Arbi, mensyaratkan penyederhanaan jumlah partai politik menjadi dua yakni partai oposisi dan partai pendukung pemerintah. Arbi menyinggung posisi PDI-P saat ini yang mengaku sebagai partai oposisi padahal oposisi sama sekali tidak diatur undang-undang. "Namanya, oposisi jadi-jadian. Kalau Jokowi terpilih maka ini jadi PR Jokowi yang paling berat," ujar dia.
Menjawab kritik Arbi, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan sikap partainya sudah cukup demokratis dalam menentukan capres mendatang. Hasto menilai kritik Arbi lahir karena dia tidak mengetahui proses internal yang terjadi. Partainya, kata Hasto, menyerahkan soal capres kepada Megawati karena ketua umum partainya itu dianggap jeli melihat karakter pemimpin.
Source : nasional.kompas.com
